Korem Kota Sorong Dituduh Ambil Tanah Adat Tanpa Pamrih

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Kasus sengketa tanah yang berhujung pada tindak pemalangan lahan masih terus terjadi di Indonesia dan salah satunya terjadi di Kota Sorong, Papua Barat.

"Saya beli tanah itu dari marga Osok pada tanggal 20 maret 1992 kemudian tanah tersebut di petakan oleh pihak KOREM dan dinyatakan tanah itu milik pihak KOREM," ujar Johanis Kenot selaku salah satu pemilik lahan pada saat memberikan keterangan pada media di salah satu Hotel kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat,Selasa (12/6)malam.

Untuk diketahui awal Pemilik yang sah membeli atas tanah objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 20 Maret 1992 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat Nomor 592-2/84 dan di bawah Nomor Register 593.8/84/92 oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Lukas Burung, BA, Surat Pernyataan Tertanggal 20 Maret 1992 oleh Orgenis Osok mengetahui Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin, Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor 592.2/84/4.2/DS/1992 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin dan di ketahui oleh Lukas Burung, BA, Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor 592.2/84/1992 oleh Orgenis Osok berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin dan di ketahui oleh skala Wilayah Kecamatan Sorong Lukas Burung, BA.


"Dari pihak KOREM tersebut juga sudah berbicara kepada saya jika bapak merasa tanah ini di ambil oleh pihak KOREM maka silakan saja melalui jalur hukum, untuk itu saya menyewa pengacara supaya bisa ada keadilan siapa sebenarnya yang pemilik sah tanah ini," ungkap Johanis


Saya sendiri juga tidak pernah menghalangi adanya pembangunan, apalagi untuk kepentingan negara tetapi siapapun juga yang mengambil hak kita harus bisa menghargai kita sebagai pemilik karena kita juga belinya dari orang lain, kata Johanis 

"Tanah yang saya beli bukan dari hasil turun menurun tetapi saya sendiri merantau dari sorong dan saya membeli tanah ini untuk kepentingan anak cucu saya ke depan nantinya,"tegas Johanis

Disisi lain, Markus Souisssa,SH selaku pengacara dari Johanis Kenot dan Yohana.K.Kenot , mengjelaskan; "Bahwa kejadian yang terkait dari masalah Bapak Johanis tetapi hal ini disini bukan hanya terjadi dengan beliau saja tetapi kami menggugat Dandrem, Komando Resort Militer 181/PVT Kasuari (KOREM) sebagai tergugat 1 dan Seblon Klaibin Klakma ahli waris Alm.Derek Klaibin Klakma sebagai tergugat 2," jelas Markus

"KOREM dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah Bapak Dandrem itu ada lima pekara yang sangat terkait dengan rata-rata itu adalah masalah tanah adat,"jelas Markus kembali.

Jadi disini kita bisa melihat di papua ada tanah negara yang sudah dibebaskan tetapi tanah adat adalah tanah adat yang murni, ucap Markus

Disini ada lima(5) kline saya sudah membeli tanah tersebut sejak 20 tahun lalu tetapi KOREM ini mengambil tanah ini tanpa pamrih artinya tidak menganti biaya ganti rugi 1 persen pun sehingga membuat kami sebagai pengacara harus menggugat ini kepengadilan supaya bisa memberikan rasa  keadilan di masyarakat Papua dan Papua Barat, ujar Markus 

Terkait dengan persoalan ini semua tanah-tanah di Papua ketika kehadiran Bapak Jokowi dalam rangka menjadi Presiden RI sangat di perhatikan dan kami salut karena beli menghargai hak-hak orang Papua

Disini banyak rakyat Papua merasa tersinggungan ketika tanah-tanah kami diambil tanpa di bayar 1 persen pun karena persoalan ini sudah terjadi dari tahun 1978 sampai sekarang ini.

"Hal ini membuat suatu polimik untuk dijadikan oleh KOREM yang membuat mereka mengambil dengan power atau kekuasaan dan mereka mengambilnya begitu saja tanpa di bayar," tegas Markus.

Untuk itu kami hadir di Jakarta tadi siang sudah menghadap Komisi Yudisial RI supaya pekara ini dapat di pantau pada setiap saat kami sidang , untuk itu kami juga tembuskan ke Mahkamah Agung (MA) dan KPK guna mencegah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi sudah kewajiban dari aparat negara untuk meletakan keadilan untuk masyarakat di Papua Barat, tutur Markus.

Saya berharap dengan saya di Jakarta dan memberikan surat-surat yang ada maka pekara ini bisa berjalan dengan normalnya, artinya tidak ada yang dibuat sehingga pekara ini menjadi satu kesan ada duit atau semacamnya, harap Markus

Untuk itu besok kami akan membuat surat ini ke istana untuk Bapak Jokowi supaya beliau bisa membantu kami masyarakat di Papua barat yang hak-haknya belum diselesaikan secara baik.

Karena kami mau membuktikan bahwa ini adalah pekara yang normal , jika kami masih mampu membuktikan berarti tanah itu adalah milik dari kline kami, ujar Markus Menutup.(RK)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita