Palangka Raya- Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Periode Tahun 2023-2025 berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (24/10/23).
Pengurus KDEKS Prov. Kalteng Periode Tahun 2023-2025 dikukuhkan oleh Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin yang juga selaku Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS.
Pengurus KDEKS Prov. Kalteng yang dikukuhkan yakni Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran sebagai Ketua KDEKS Prov. Kalteng, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng sebagai Sekretaris, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng sebagai Wakil Sekretaris I, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng sebagai Wakil Sekretaris II, H. Akhmad Dakhoir sebagai Direktur Eksekutif, H. Khairil Anwar sebagai Wakil Direktur Eksekutif, H. Tuaini sebagai Direktur Industri Produk Halal, Ahmad Selanorwanda sebagai Direktur Jasa Keuangan Syariah, Mustain Khaitami sebagai Direktur Keuangan Sosial Syariah, H. Rahmat Nasution Hamka sebagai Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Itsla Yunisva Aviva sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Vicky Agung Kresnanto sebagai Kepala Divisi Produk Halal, Robbi Dwi Suhadak sebagai Kepala Divisi Jasa Keuangan Syariah, H. Akhmad Supriadi sebagai Kepala Divisi Keuangan Sosial Syariah, Andi Wirahadi K sebagai Kepala Divisi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan H. Heru Hidayat sebagai Kepala Divisi Infrastruktur Ekosistem Syariah.
Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin dalam kesempatan ini memberikan arahan kepada jajaran KDEKS Prov. Kalteng. Ia menyampaikan pemerintah secara serius mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah karena kemampuannya dalam penguatan di dalam ekonomi nasional.
“Langkah pertama yaitu memperkuat kelembagaan dalam pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di tingkat pusat yang diketuai Presiden, Ketua Harian yakni Wakil Presiden, Sekretaris yakni Menteri Keuangan dan anggotanya empat Menko terkait serta Menteri terkait lainnya”, ungkap Wapres RI.
“Serta mendorong pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah seperti yang dibentuk saat ini yang merupakan pembentukan di provinsi ke dua puluh empat sebagai orkestrator di tingkat wilayah”, imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, kehadiran KDEKS Prov. Kalteng adalah bagian dari penguatan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.
“Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis sebagai salah satu daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Ini adalah peluang besar yang harus dikelola secara optimal”, pungkasnya.
Turut hadir Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Staf Ahli Gubernur serta Asisten Setda Prov. Kalteng, Bupati/ Pj. Bupati/ Pj. Wali Kota se-Kalteng serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.(wartakalteng)
