Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan pemberdayaan UMKM merupakan upaya kolektif dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan masyarakat di daerah.
Mukhtarudin menyampaikan hal itu menanggapi positif kegiatan Jambore UMKM seputar tranformasi UMKM berbasis go digital di wilayah tengah di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saat ini peluang pasar digital sangatlah besar. Saya berharap kegiatan Jambore UMKM di Palangkaraya itu juga dapat meningkatkan strata usaha masyarakat di wilayah tersebut,” ujarnya Rabu 15/11/23.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang hingga Juni 2023, sekitar 22,7 juta UMKM di Indonesia sudah masuk pada ekosistem digital. Namun angka tersebut baru merepresentasikan sekitar 35 persen dari total UMKM yang ada.
“Sehingga langkah-langkah dan strategi untuk membangun literasi digital bagi pelaku UMKM harus menjadi program prioritas di daerah,” tandas Mukhtarudin.
Anggota Banggar DPR ini mengatakan UMKM merupakan entitas perekonomian nasional yang vital, selaras dengan amanat Konstitusi pasal 33 ayat 4, di mana salah satu aspek yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian.
Meskipun, lanjut Mukhtarudin, sektor UMKM masih menemui beberapa kendala dalam pengembangan usaha. Salah satunya tercermin dari angka penyaluran kredit kepada UMKM secara industri yang baru mencapai 20 persen.
“Hal tersebut masih jauh dari target pemerintah yang memproyeksikan penyaluran kredit bagi UMKM dapat mencapai 30 persen pada tahun 2024,”tandas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyatakan, pelaksanaan Jambore UMKM Wilayah Tengah di Kota Palangka Raya menjadi sarana untuk semakin memperluas jaringan kemitraan para pelaku usaha.
“Jambore UMKM menjadi salah satu upaya pemprov untuk mempertemukan para pelaku usaha, pembina, lembaga keuangan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Edy Pratowo.(wartakalteng)
