DPRD Provinsi KaltengKaltengOpini PublikPalangka Raya

Kalteng Masuk Tiga Besar Penyalahgunaan Dana BOS, DPRD Prihatin

Palangka Raya – Kabar tak sedap datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 yang dirilis Kamis (30/5/24), KPK menyebut Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah satu dari tiga provinsi dengan angka penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) teratas, bersama Papua dan Sumatera Utara.

KPK menyatakan penggunaan dana BOS di Kalteng tidak sesuai dengan peruntukannya. Lebih dari 8 persen penggunaan dana BOS terjaring dalam kasus pemerasan, potongan, dan pungutan. Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 20,52 persen. Sedangkan penggelembungan biaya penggunaan dana mencapai angka 30,83 persen.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2023 diperoleh menggunakan metode pengumpulan data dengan cara pengisian mandiri melalui survei daring, computer assisted WEB interview, dan computer assisted personal interview. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 82.282 dari kalangan siswa dan mahasiswa, wali murid, guru dan dosen, kepala sekolah dan rektor.

Hasil temuan dalam survei ini juga diakumulasikan untuk menemukan angka Indeks Integritas Pendidikan 2023. KPK menyatakan hasilnya menunjukkan integritas pendidikan masih berada di level 2 atau korektif dengan angka 73,70. “Ini memperlihatkan bahwa dari dimensi tata kelola juga masih menunjukkan perilaku-perilaku yang masih koruptif,” katanya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, baru-baru ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati, mengaku prihatin dengan kondisi dunia pendidikan di Bumi Tambun Bungai. Dia menilai masuknya Kalteng dalam tiga besar provinsi penyalahgunaan dana BOS menjadi pukulan keras bagi pemerintah daerah setempat.

“Penyalahgunaan dana BOS dapat menghambat terwujudnya pendidikan yang berkualitas di Kalteng. Penyelewengan dana BOS akan berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak layak,” kata Kuwu Senilawati kepada Tabengan, Senin (3/6/24).

Politisi Partai Gerindra ini mengakui, penyelewengan dana BOS masih sangat mungkin terjadi mengingat pengelolaan dana BOS langsung dikelola oleh kepala sekolah.

“Kita patut mengecam. Khususnya di Kalimantan Tengah merasa sangat tercoreng. Karena dana BOS ini sangat penting untuk menunjang pendidikan di sekolah. Kalau dikorupsi kan, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah?” tanyanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk proaktif meminta penegak hukum agar dapat mengusut dan memproses tindakan pidana korupsi secara tegas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *