KaltengOpini PublikPalangka Raya

BPK Kalteng Temukan Penyalahgunaan Dana BOS, Sistem Pengendalian Intern Perlu Ditingkatkan

Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengonfirmasi adanya temuan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Bumi Tambun Bungai. Kepala BPK Perwakilan Kalteng, M Ali Asyhar, dalam surat bernomor 190/S/XIX.PAL/06/2024, menanggapi surat dari Redaksi Tabengan terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dana BOS di Kalteng.

Dalam surat klarifikasinya BPK menyatakan, bahwa mereka menemukan penyalahgunaan dana BOS dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di beberapa kabupaten, termasuk Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Sukamara, Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan. Temuan ini mencakup permasalahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan total nilai masalah senilai Rp219,43 juta.

BPK juga telah memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk penerbitan mekanisme pelaksanaan yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas, pemulihan kerugian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ali menambahkan bahwa meskipun ada temuan penyalahgunaan dana, belum ditemukan bukti yang cukup terkait masalah hukum dalam pengelolaan dana BOS tahun 2023 di Kalteng.

“BPK secara rutin melaksanakan pemeriksaan LKPD di wilayah Kalteng dengan fokus pada risiko pengelolaan dana BOS, baik aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (wartakalteng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *