KaltengPalangka RayaPemprov Kalteng

Penyaluran Dana Desa di Datai Nirui Dihentikan Akibat Penggantian Perangkat Desa

Palangka Raya – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Aryawan, mengungkapkan bahwa penyaluran Dana Desa (DD) untuk Desa Datai Nirui di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dihentikan karena Kepala Desa (Kades) mengganti seluruh perangkat desanya.

“Desa yang penyalurannya dihentikan adalah Desa Datai Nirui, Kabupaten Barito Utara. Penyebabnya adalah seluruh perangkat desa diberhentikan dan diganti dengan perangkat baru oleh Kades. Pemberhentian dan pengangkatan baru tersebut tidak diakui oleh Pemerintah Kabupaten,” kata Aryawan pada Selasa (2/7/24).

Aryawan menjelaskan bahwa hal ini menyebabkan Kades Datai Nirui tidak dapat menyusun RPJMDes, RKPDes, DU-RKPDes, hingga APBDes, yang merupakan syarat mutlak pencairan DD. Akibatnya, DD dan ADD untuk tahun 2023 dan 2024 tidak bisa dicairkan.

“Jadi DD dan ADD tahun 2023 dan 2024 tidak bisa dicairkan sampai batas usia 60 tahun, kecuali jika ada kasus pidana, pengunduran diri, atau pelanggaran sebagai perangkat,” tegasnya.

Kondisi ini mengakibatkan pembangunan desa terhenti sementara. Aryawan menambahkan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten masih mencari jalan keluar. “Karena informasi yang kami terima, Kades masih kukuh menggunakan perangkat yang baru diangkatnya, sementara pengangkatannya tidak melalui mekanisme peraturan perundangan,” tambahnya.

Selain itu, Aryawan menyampaikan bahwa masalah persyaratan penyaluran termasuk pertanggungjawaban DD tahun sebelumnya dan Perdes APBDes 2023 yang belum ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan DD tahun 2023 masih tertunda karena persyaratan yang harus dilengkapi, serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi atau perubahan penjabaran terhadap APBDes.

Di Kalimantan Tengah, pada tahun 2023 ini terdapat 1.432 desa yang menerima DD dengan total sebesar Rp1,216 triliun dari APBN. Rata-rata setiap desa menerima anggaran antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.

Untuk alokasi DD dari APBD yang disalurkan oleh kabupaten, setiap desa menerima anggaran sekitar Rp800 juta hingga Rp2 miliar, tergantung kondisi desa dan kebijakan Bupati. Anggaran tersebut disalurkan berdasarkan musyawarah desa terkait kebutuhan anggaran dan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Aryawan juga menekankan bahwa pelaksanaan DD diawasi oleh pemerintah daerah dan aparat hukum. Selama ini, kegiatan penyelenggaraan pembangunan dalam rangka penggunaan DD diawasi oleh pihak kejaksaan. “Harapannya dalam pelaksanaannya tidak ada Kades yang bermasalah dengan hukum terkait penggunaan Dana Desa. Setiap tahun kita melakukan bimbingan dan edukasi bersama dengan aparat hukum,” pungkasnya.(wk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *