Dinas ESDM Prov. Kalteng Gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024


Palangka Raya – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 pada Kamis (28/11/2024) di Aula Dinas ESDM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Good Governance. Acara dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Kalteng, Vent Christway, dan dihadiri oleh berbagai pejabat di Dinas ESDM, termasuk Sekretaris Dinas dan Ketua PPID Pelaksana, serta Narasumber, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Prov. Kalteng, Erwindy.

Kepala Dinas ESDM, Vent Christway, dalam sambutannya menyatakan bahwa keberhasilan PPID Pelaksana Dinas ESDM sebagai pintu keterbukaan informasi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya mendorong partisipasi masyarakat melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

Ketua PPID Pelaksana Dinas ESDM, Syaripudin, melaporkan bahwa pelayanan informasi publik di Dinas ESDM semakin baik dengan peningkatan permintaan data dan publikasi di media sosial. Dinas ESDM memperoleh nilai yang meningkat dalam penilaian monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi (KI), dengan nilai 90,31 pada tahun 2023, yang menandakan kategori “Informatif.”

Pada sesi berikutnya, Erwindy menyampaikan materi tentang peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Erwindy juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan keterbukaan informasi di Dinas ESDM Prov. Kalteng, serta berkontribusi pada percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.