Palangka Raya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 yang digelar di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalteng, Jumat (10/1/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, bersama sejumlah pejabat pemerintah lainnya.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur Kalteng, menyampaikan pesan mengenai pentingnya pembenahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur Kalteng juga menekankan agar penguatan sistem pengawasan, baik melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawasan eksternal, menjadi prioritas. Ia juga mengimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam LHP dengan menyusun rencana aksi yang telah disepakati sesuai mekanisme penyelesaian.
“Inspektorat sebagai APIP harus berperan aktif mengoordinir perangkat daerah untuk menyampaikan Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Wakil Gubernur membacakan pesan Gubernur.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar, menjelaskan bahwa pada Semester II Tahun 2024, BPK melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, LHP Kinerja dan Kepatuhan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalteng kepada Wakil Gubernur Kalteng, Pj Bupati Kapuas, dan instansi terkait lainnya.
Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, menyatakan komitmennya untuk mendukung tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.
“Kami siap melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalteng.
Penyerahan LHP ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Tengah.
