Palangka Raya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah awal dalam penyusunan safeguard REDD++ tingkat provinsi. Acara ini berlangsung di Aula Ballroom Luwansa Hotel, Jalan G. Obos, Palangka Raya, pada Kamis (23/01/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. H. Noor Halim, M.Pd., mewakili Kepala Dinas, disampaikan bahwa FGD ini terselenggara berkat mekanisme pendanaan dari Results-Based Payments (RBP) Green Climate Fund (GCF) Output 2.
“Sebagaimana kita ketahui, Indonesia pada tahun 2023 menjadi negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang berhasil mendapatkan pendanaan dari GCF melalui program Pilot REDD+ Results-Based Payments (RBP) untuk periode 2014-2016,” ujar Noor Halim.
Ia menambahkan bahwa Indonesia berhak menerima pembayaran sebesar USD 103,8 juta atas kinerja penurunan emisi selama periode tersebut. Dari total dana tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi dana karbon terbesar, yakni senilai USD 5,1 juta.
Proyek ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan, rehabilitasi hutan yang berhasil, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, proyek ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola hutan guna mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah.
“Melalui FGD ini, saya berharap kegiatan hari ini dapat memberikan hasil maksimal, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait safeguards. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menjaring data, informasi, serta masukan dari berbagai pihak guna memperkuat kapasitas pelaporan REDD++ melalui Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD++,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Noor Halim menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” tambahnya.
Dengan adanya pendanaan dari GCF dan komitmen berbagai pihak, diharapkan program ini dapat menjadi model keberhasilan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.