Dinas PMD Kalteng Gelar Bimtek PRODESKEL dan EPDESKEL untuk Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa


Palangka Raya – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa, dan Pelayanan Sosial Dasar menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Profil Desa/Kelurahan (PRODESKEL) dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (EPDESKEL) Tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Alltrue Hotel Palangka Raya pada Senin (17/2/2025).

Sekretaris Dinas PMD Prov. Kalteng, Etty Aprilya, yang membacakan sambutan Kepala Dinas H. Aryawan, menekankan pentingnya Profil Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Etty menjelaskan bahwa PRODESKEL dan EPDESKEL perlu diperbarui setiap tahun agar data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa tetap akurat dan faktual.

“Data yang akurat sangat penting untuk suksesnya perencanaan pembangunan. Dengan adanya Bimtek PRODESKEL dan EPDESKEL ini, kami harap dapat mempermudah pemerintah desa dalam menyusun profil yang tepat dan terbaru,” ujar Etty.

Selain itu, Etty juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan menjadi syarat utama untuk mengikuti Lomba Desa tingkat Provinsi dan Nasional yang rencananya akan diselenggarakan pada Mei hingga Juni 2025.

Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa, dan Pelayanan Sosial Dasar, Akhmad Suwandi, dalam laporannya menyatakan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengelola PRODESKEL. Suwandi berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan PRODESKEL untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Sebanyak 165 peserta yang berasal dari sembilan kelurahan perwakilan 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan ini. Bimtek dibagi menjadi dua angkatan, dengan angkatan pertama berjumlah 85 peserta dan angkatan kedua sebanyak 80 peserta.

Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat dari Dinas PMD Prov. Kalteng, perwakilan Dinas PMD Kabupaten/Kota, serta Pendamping Desa.