Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menghadiri Dialog Menteri Sosial bersama Pilar-Pilar Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, serta jajaran pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial dari berbagai kabupaten/kota di Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran pilar sosial sebagai garda terdepan pemerintah dalam penanganan persoalan sosial, seperti kemiskinan, bencana, dan stunting.
“Kehadiran pilar sosial sangat membantu, mengingat Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia dan rentan terhadap bencana seperti karhutla saat kemarau dan banjir saat musim hujan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kalteng tercatat sebesar 5,26 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Namun sebagian besar penduduk miskin masih berada di wilayah pedesaan dengan akses layanan sosial yang terbatas.
Untuk itu, Gubernur menyampaikan komitmennya melalui Program Prioritas Huma Betang Sejahtera sebagai upaya konkret mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini menyasar masyarakat kurang mampu melalui bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis, hingga bantuan untuk petani dan nelayan,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Gubernur juga menyampaikan data Angka Partisipasi Kasar (APK) 2024 di Kalteng untuk tingkat SD sebesar 106,34, SMP/MTs 88,28, dan SMA/SMK/MA 86,17. Namun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK/MA baru mencapai 58,05, masih di bawah rata-rata nasional 64,32.
“Kami berkomitmen mendukung Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini kami sedang menyiapkan lahan dan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Palangka Raya,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam dialog tersebut menekankan dua arahan utama dari Presiden RI dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Pertama, data harus akurat dan dikelola secara terpadu. Kedua, program-program penanggulangan kemiskinan harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Mensos berharap, pertemuan dialog ini menjadi wadah menyamakan langkah antar pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Bupati/Pj. Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Kalteng M. Katma F. Dirun, serta para Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah. Hadir pula para pilar sosial seperti Pendamping PKH, Tagana, TKSK, Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial.
