Palangka Raya – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (26/4/2025). Rapat ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, sebagai langkah strategis menyusun rencana aksi menghadapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalteng.
Dalam arahannya, Leonard menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah, sektor, dan pemerintahan guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terukur.
“Kita perlu mengetahui secara rinci bantuan apa saja yang sudah diberikan, kondisi logistik, serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak swasta. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat di lokasi terdampak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata di lapangan, termasuk pendirian posko dan pengerahan tim langsung ke daerah terdampak.
Dorong Publikasi dan Lawan Hoaks
Leonard turut mengingatkan pentingnya publikasi masif dan terstruktur mengenai langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan banjir. Menurutnya, komunikasi publik yang baik juga berperan dalam menghindari penyebaran informasi yang salah atau hoaks, terutama di media sosial.
3 Kabupaten Terdampak, Penanganan Terus Dilakukan
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan bahwa hingga saat ini tiga kabupaten masih terdampak banjir, yakni Barito Selatan, Pulang Pisau, dan Barito Timur. Ia menegaskan bahwa BPBD Provinsi terus melakukan pendampingan terhadap BPBD kabupaten dan siap dalam hal sarana maupun SDM.
“Untuk Barito Timur dan Barito Selatan sudah kami kirimkan bantuan. BPBD Provinsi juga terus siaga dalam mendukung langkah-langkah penanganan,” jelas Toyib.
Identifikasi dan Evaluasi Langkah Strategis
Usai rapat, Leonard menyampaikan kepada awak media bahwa sejumlah langkah strategis telah diidentifikasi, termasuk rencana penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa perangkat daerah harus fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing agar upaya penanganan dapat lebih terarah.
“Selain penanganan darurat, kita juga harus menyiapkan langkah strategis untuk pasca-banjir, termasuk pemulihan dan upaya pencegahan ke depan,” tambahnya.
Ia menuturkan bahwa infrastruktur penanggulangan bencana telah mulai bergerak, dan bantuan dari Pemprov segera disalurkan ke lokasi terdampak. Leonard juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran jalur logistik untuk memastikan distribusi bantuan tidak terhambat.
Antisipasi Banjir Tahunan
Menutup rapat, Leonard menegaskan bahwa bencana banjir tidak bisa dianggap sebagai kejadian musiman biasa, melainkan potensi tahunan yang bisa terjadi lebih dari sekali. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang matang harus menjadi prioritas seluruh perangkat daerah.
“Dengan rapat ini, kami berharap respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Masyarakat yang terdampak harus merasakan kehadiran nyata pemerintah,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Sahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik Herson B. Aden, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Maskur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalteng Agung Yudhianto, serta kepala perangkat daerah dan awak media.
