Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dalam menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (28/04/2025), di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Rapat ini diadakan sebagai forum koordinasi dan diskusi strategis yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta perwakilan dari 13 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Agenda utama rapat mencakup isu-isu penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi dana transfer pusat ke daerah, penguatan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.
Plt. Sekda Kalimantan Tengah sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Leonard S. Ampung, menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai rapat ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Partisipasi Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard.
Selain membahas aspek teknis pengelolaan pemerintahan, RDP ini juga menjadi ajang evaluasi terkait pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah, termasuk pengawasan terhadap implementasi BLUD yang selama ini memainkan peran vital dalam penyediaan layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
Rapat kerja ini juga memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk menyampaikan aspirasi, kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan konkret untuk penyusunan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan aplikatif.
Dengan kehadiran langsung Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dan Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
