Palangka Raya – Dua peneliti dari Kalimantan Tengah, Darmae Nasir dan Henrik Segah dari Universitas Palangka Raya (UPR), turut hadir dalam diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas pengelolaan lahan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Forum itu mempertemukan lebih dari 20 akademisi, profesor dan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi serta lembaga riset untuk memberikan masukan terkait persoalan gambut yang setiap tahun menghadapi ancaman kebakaran.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa persoalan kebakaran hutan, terutama di kawasan gambut, membutuhkan penanganan berdasarkan keilmuan dan pengalaman para ahli.
“Sebagai ahli tolong saya diberi tahu apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan, pertama, kedua kawasan hutan yang ada gambutnya,” ujar Prabowo.
Selain pencegahan kebakaran, Prabowo juga meminta pandangan para peneliti mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan gambut secara produktif.
“Dan ketiga yang saya minta saran dari saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif?” tambahnya.
Prabowo juga secara terbuka menyampaikan penghargaan terhadap peran para pakar dalam membantu pemerintah mencari solusi atas persoalan gambut.
Dalam forum tersebut, pemerintah kemudian memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut nantinya dirancang berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para profesional serta ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang gambut dan mangrove.
Darmae Nasir dan Henrik Segah menjadi dua nama dari Kalimantan Tengah yang masuk dalam jajaran akademisi dan peneliti yang hadir dalam pembahasan tersebut. Keduanya tercatat bersama para ahli dari UGM, UI, ITB, IPB, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Lambung Mangkurat, BRIN dan sejumlah lembaga lainnya.
Keterlibatan dua akademisi UPR ini berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap kawasan gambut Kalimantan Tengah. Kalteng sendiri termasuk satu dari enam provinsi yang disebut pemerintah memiliki kawasan gambut dan menjadi bagian dari perhatian dalam penguatan pencegahan karhutla.(Red)
