PALANGKA RAYA – Bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menjadi bagian dari respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kondisi warga di tengah karhutla dan kekeringan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan perhatian pemerintah dalam situasi seperti ini tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Yang tidak kalah penting, kata dia, adalah memastikan bantuan diterima masyarakat yang memang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi mereka.
“Bantuan sosial itu bukan sekadar dibagikan, tetapi harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, data penerima terus menjadi perhatian kami,” ujar Akhmad Husain.
Di Kelurahan Langkai, Senin (28/9/2026), pemerintah menyalurkan 500 paket bantuan pangan yang masing-masing berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Masyarakat juga mendapatkan masker dan multivitamin sebagai dukungan menghadapi dampak karhutla dan kabut asap.
Selain bantuan pangan, sebanyak 400 penerima manfaat mendapatkan BLT KHBS senilai Rp250 ribu. Para penerima telah melalui proses verifikasi dan validasi data sebelum bantuan disalurkan.
Menurut Akhmad Husain, proses verifikasi tersebut penting karena kondisi masyarakat dapat berubah. Ada warga yang sebelumnya belum masuk dalam data penerima, sementara di sisi lain terdapat perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan.
“Data harus dinamis. Kalau ada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan, tentu harus kita lihat dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Akhmad Husain menilai kondisi karhutla dan kekeringan memberikan tekanan tersendiri bagi sebagian masyarakat. Selain persoalan kesehatan akibat asap, keterbatasan air bersih juga dapat memengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, Dinas Sosial Kalteng melihat bantuan pangan dan bantuan tunai sebagai salah satu bentuk dukungan untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Dalam kondisi karhutla dan kekeringan, kebutuhan masyarakat bisa meningkat. Ada kebutuhan pangan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan lainnya. Pemerintah harus melihat kondisi tersebut secara menyeluruh,” ujarnya.
Kehadiran Gubernur Kalteng Agustiar Sabran secara langsung di tengah masyarakat Langkai juga menjadi perhatian Dinsos Kalteng. Menurut Akhmad Husain, kunjungan langsung ke lapangan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi warga dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif.
Dari pertemuan langsung dengan masyarakat, pemerintah dapat melihat kebutuhan yang berkembang sekaligus mendengarkan persoalan yang dihadapi warga.
“Ketika kita turun langsung, kita bisa mendengar masyarakat dan melihat kondisinya. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya,” tutur Akhmad Husain.
Dinsos Kalteng juga mengingatkan agar masyarakat penerima bantuan memanfaatkan dukungan yang diberikan sesuai kebutuhan. Sementara bagi pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan, pembaruan data masyarakat terus didorong agar program perlindungan sosial dapat berjalan lebih tepat.
Penyaluran bantuan di Langkai pun menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah dalam menghadapi dampak karhutla dan kekeringan. Bagi Dinas Sosial Kalteng, yang terpenting bukan hanya berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi seberapa jauh bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.