PALANGKA RAYA – Penyaluran bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada masyarakat Kelurahan Pahandut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga kebutuhan dasar warga di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak hanya dilihat dari jumlah paket maupun besaran bantuan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat penerima.
“Yang paling penting adalah bantuan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi menjadi perhatian kami,” ujar Akhmad Husain.
Penyaluran bantuan berlangsung di Pelabuhan Rambang, Kota Palangka Raya, Senin (28/9/2026). Sebanyak 500 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat. Setiap paket terdiri atas beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan BLT KHBS sebesar Rp250 ribu kepada 400 penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Menurut Akhmad Husain, bantuan tersebut menjadi penting karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi dapat berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat hingga kondisi ekonomi keluarga.
“Ketika terjadi karhutla, dampaknya bisa dirasakan masyarakat dalam berbagai sisi. Ada persoalan kesehatan, aktivitas yang terganggu, sampai kondisi ekonomi keluarga. Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk dukungan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap bisa terpenuhi,” katanya.
Akhmad Husain menjelaskan, Dinas Sosial Kalteng terus berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten, kota, kecamatan hingga kelurahan dalam proses pendataan penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat harus tercermin dalam data penerima agar program bantuan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Data penerima harus terus diperbarui. Kalau ada perubahan kondisi masyarakat, itu harus kita ketahui supaya bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” ujar Akhmad.
Program KHBS, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan bantuan tunai. Program tersebut juga mencakup dukungan pangan, pendidikan, kesehatan, pelatihan hingga akses terhadap kesempatan kerja.
Karena itu, Dinsos Kalteng melihat penyaluran BLT sebagai salah satu bagian dari perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
“KHBS ini bukan hanya soal bantuan tunai. Ada banyak aspek yang ingin kita dorong agar masyarakat bisa mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya dan secara bertahap menjadi lebih sejahtera,” tuturnya.
Kehadiran Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam penyaluran bantuan di Pahandut juga menjadi bagian dari pemantauan langsung kondisi masyarakat. Bagi Dinsos Kalteng, kunjungan tersebut dapat menjadi ruang untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan persoalan warga.
Akhmad Husain menambahkan, pemerintah akan terus melihat kondisi masyarakat di berbagai wilayah dan menyesuaikan bentuk bantuan berdasarkan kebutuhan serta data yang telah diverifikasi.
Penyaluran bantuan di Pahandut pun tidak sekadar menjadi agenda pembagian sembako dan bantuan tunai. Di tengah situasi karhutla, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.
“Harapan kami, bantuan yang diterima masyarakat bukan hanya selesai saat diterima, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan membantu meringankan beban keluarga,” pungkas Akhmad Husain.
