PALANGKA RAYA – Kabar mengenai kemungkinan pemangkasan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak ada pemotongan hak keuangan pegawai dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, gaji ke-13, gaji ke-14, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dipertahankan dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Kepastian tersebut disampaikan Fairid setelah menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fairid, keputusan mempertahankan hak ASN merupakan hasil kesepakatan antara Pemko Palangka Raya dan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Ia memastikan penyesuaian struktur belanja daerah maupun peningkatan alokasi anggaran pembangunan tidak akan dilakukan dengan mengurangi tunjangan pegawai.
“Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD menyepakati belanja pegawai 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” tegas Fairid.
Menariknya, kepastian tersebut diberikan di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja modal dan memperkuat pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas daerah.
Fairid menjelaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi salah satu faktor yang mendukung keseimbangan struktur anggaran sehingga hak keuangan pegawai tetap dapat dipenuhi.
Ia juga memastikan sumber pembiayaan untuk memenuhi hak dan tunjangan ASN berasal dari APBD Kota Palangka Raya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan keputusan tersebut, ASN di lingkungan Pemko Palangka Raya mendapatkan kepastian bahwa komponen hak keuangan mereka tetap diakomodasi dalam perencanaan anggaran 2027.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi para ASN, kepastian ini tentu menjadi perhatian tersendiri menjelang tahun anggaran baru. Sebab, di tengah berbagai penyesuaian kebijakan keuangan daerah, pemerintah memastikan hak pegawai tetap menjadi bagian yang diperhitungkan dalam RAPBD 2027.
