PALANGKA RAYA – Jalanan gelap yang selama ini menjadi keluhan sebagian warga Palangka Raya tampaknya mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tengah menyiapkan langkah besar untuk membenahi sistem penerangan jalan umum (PJU), dengan target penambahan sekitar 5.000 titik lampu baru.
Menariknya, pembenahan tersebut tidak sepenuhnya akan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemkot memilih skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai alternatif pembiayaan untuk memperluas jangkauan penerangan sekaligus menekan beban pemeliharaan daerah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan dan pendataan ulang terhadap kebutuhan PJU di berbagai kawasan. Langkah ini diperlukan agar pemasangan lampu benar-benar menyasar ruas jalan yang membutuhkan, bukan sekadar menambah jumlah titik penerangan.
Hal tersebut disampaikan Fairid setelah memantau kondisi penerangan jalan di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu (15/11/2026) malam.
Berdasarkan pendataan sementara, Pemkot Palangka Raya memiliki sekitar 7.800 titik PJU. Melalui rencana kerja sama tersebut, pemerintah membidik penambahan sekitar 5.000 titik penerangan baru serta penggantian sekitar 3.000 unit lampu melalui program retrofit dan meterisasi.
Sejumlah ruas jalan masuk dalam perhatian pemerintah, mulai dari Jalan Diponegoro, Jalan G. Obos, Jalan Tjilik Riwut hingga kawasan Petuk Ketimpun, termasuk wilayah Lingkar Luar.
Tak hanya jalan utama, kawasan pinggiran hingga persimpangan juga menjadi sasaran. Bahkan, Pemkot berencana menghadirkan lampu dekoratif jenis Angel Wing pada median jalan untuk memperkuat pencahayaan sekaligus mempercantik wajah kota.
“Pada prinsipnya, saya menginginkan Kota Palangka Raya terang di mana pun. Seluruh jalan, termasuk sampai ke pelosok dan persimpangan, harus dilengkapi PJU,” ujar Fairid.
Di balik rencana pemasangan ribuan lampu tersebut, terdapat perubahan pola pembiayaan yang cukup signifikan. Melalui KPDBU, pemasangan, pemeliharaan, hingga pengelolaan PJU nantinya menjadi tanggung jawab badan usaha mitra selama masa kontrak yang direncanakan berlangsung selama 10 tahun.
Dengan pola ini, pemerintah daerah berharap tidak lagi terbebani sepenuhnya oleh biaya pemasangan dan perawatan lampu jalan. Anggaran yang sebelumnya harus dialokasikan untuk kebutuhan tersebut dapat diarahkan ke sektor pembangunan lainnya.
Fairid menyebut skema tersebut sebagai bagian dari creative financing atau pembiayaan kreatif, yakni upaya mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa terus menambah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Secara prinsip, kerja sama ini disebut telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan perencanaan, penyesuaian teknis, serta persiapan proses pengadaan atau tender.
Pemkot Palangka Raya menargetkan program tersebut mulai berjalan pada 2027. Bahkan, pelaksanaannya berpeluang dimulai melalui APBD Perubahan apabila seluruh tahapan administrasi dan teknis telah rampung.
Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan program ini tentu bukan sekadar angka ribuan lampu yang direncanakan terpasang. Lebih dari itu, apakah jalan-jalan yang selama ini gelap benar-benar menjadi terang, akses masyarakat semakin aman pada malam hari, dan penerangan dapat terpelihara secara berkelanjutan.
Fairid pun meminta masyarakat nantinya menilai langsung hasil pelaksanaan program tersebut.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati penerangan jalan yang lebih baik. Kami tidak ingin terlalu banyak berbicara sebelum semuanya terlaksana. Silakan masyarakat nantinya melihat langsung hasil dan kinerja pemerintah,” pungkasnya.(red)