PALANGKA RAYA – Predikat istimewa dengan nilai 92,9 yang diraih Kota Palangka Raya dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membawa konsekuensi lebih besar bagi pemerintah daerah. Setelah memperoleh pengakuan tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan praktik pemerintahan yang bersih benar-benar berjalan, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah kota dan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa predikat yang diperoleh tidak boleh menjadi alasan bagi seluruh perangkat daerah untuk berpuas diri.
Proses penilaian KPK sendiri tidak berlangsung singkat. Palangka Raya harus melewati pemenuhan sejumlah indikator dan observasi mendalam selama kurang lebih enam bulan. Tim penilai juga memeriksa dokumen, data pemerintahan hingga berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fairid mengatakan, hasil penilaian tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
Salah satu tindak lanjut yang disiapkan pemerintah kota adalah menyesuaikan regulasi daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan wali kota, agar selaras dengan ketentuan terbaru. Rekomendasi dari tim penilai KPK juga akan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Fairid sebagaimana dikutip Media Center Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Menurutnya, komitmen kepala daerah dan kesinambungan upaya pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
Di sisi lain, keterbukaan data selama proses observasi menjadi salah satu bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Palangka Raya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan komitmen, tetapi membutuhkan sistem pengawasan dan keterbukaan yang dapat diuji.
Fairid turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Inspektorat Provinsi, yang memberikan pendampingan selama proses penilaian berlangsung.
Ia berharap predikat istimewa tersebut menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integritas aparatur, membenahi tata kelola, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kini, pekerjaan rumah Pemerintah Kota Palangka Raya bukan hanya mempertahankan angka 92,9. Lebih penting dari itu, bagaimana rekomendasi KPK diterjemahkan menjadi perbaikan nyata yang bisa dirasakan masyarakat, mulai dari keterbukaan penggunaan anggaran hingga kualitas pelayanan publik.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tidak dibangun melalui predikat semata, melainkan melalui kebijakan dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.(red)