PALANGKA RAYA – Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan jaringan dan pasokan listrik, tetapi juga membutuhkan koordinasi antara perusahaan penyedia energi dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam audiensi PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat (UPP KLB 3) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai tahapan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap koordinasi dan kerja sama dengan PLN. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar pengembangan infrastruktur listrik dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia berharap hubungan kerja antara kedua pihak terus diperkuat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Manager PLN UPP KLB 3, Asep Asikin, menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar setiap tahapan pengembangan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah disusun.
Sementara itu, General Manager PLN UIP KLB, Susilo, menegaskan bahwa PLN terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan listrik berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga perkembangan kegiatan ekonomi di daerah.
Ke depan, tantangan yang perlu dijawab bukan hanya pembangunan jaringan listrik, tetapi juga bagaimana memastikan infrastruktur yang dikembangkan mampu menjangkau kebutuhan wilayah secara lebih merata.
Dengan demikian, kerja sama antara PLN dan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada komunikasi antarlembaga, tetapi berlanjut pada dukungan nyata terhadap percepatan pembangunan ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah.(red)