Palangka Raya – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak boleh kehilangan arah. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat secara nyata.
Freddy menilai, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Program-program yang dipilih, kata dia, harus benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
“APBD 2026 harus fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru tidak menyentuh kebutuhan utama,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan anggaran daerah tidak dapat dilepaskan dari pedoman nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini mencakup optimalisasi dana transfer serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
“APBD 2026 mengikuti pola pedoman nasional. Dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada,” jelas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Freddy mengingatkan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya perencanaan yang matang dan terukur. Setiap alokasi anggaran harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan kerja sama yang kuat, ia optimistis kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan efektif.
“Sinergi itu penting agar APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya.
