IMG-20260309-WA0177

PALANGKA RAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peluncuran aplikasi E-PAHARI dan Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi serta Kick Off Mini Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalteng Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur, Senin (9/3/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menegaskan bahwa BI sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui wadah TP2DD.

Menurutnya, BI memegang empat peran utama dalam upaya tersebut, yakni sebagai penasihat kebijakan, fasilitator sinergi lintas instansi, pelaksana monitoring dan evaluasi, serta penggerak peningkatan kapasitas dan literasi digital.

“Dalam wadah TP2DD, kami berupaya memastikan ekosistem digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Yuliansah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 86,8 persen dengan status “Digital”. Capaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin modern dan transparan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam realisasi pemanfaatan kanal digital. Meskipun sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah sepenuhnya dielektronifikasi, realisasi penerimaan masih didominasi kanal konvensional seperti teller maupun agen bank.

“Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, e-commerce, maupun internet dan mobile banking masih belum dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Selain itu, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga masih terbatas karena baru digunakan oleh 15 organisasi perangkat daerah (OPD).

Yuliansah menilai peluncuran inovasi E-PAHARI menjadi langkah strategis untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital di Kalimantan Tengah. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan Samsat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan PT Jasa Raharja sehingga memudahkan masyarakat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara digital.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi ini karena akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi E-PAHARI merupakan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan aplikasi tersebut mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

“Teknologi digital harus menghadirkan kemudahan dan menyederhanakan layanan, bukan justru membuat masyarakat kesulitan,” katanya.

Selain itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar semakin percaya dan mampu memanfaatkan transaksi keuangan digital secara bijak, aman, dan produktif.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, berkah, dan sejahtera,” pungkasnya.(Fran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *