Kalimantan Tengah – Di Desa Tumbang Telaken, suara-suara kecil tentang kebutuhan sehari-hari justru membuka gambaran besar tentang wajah pelayanan dasar di wilayah pinggiran. Saat Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Dartland Atjeh, menggelar reses pada Senin, 13 April 2026, yang mencuat bukan sekadar daftar usulan, melainkan potret tentang bagaimana masyarakat masih bertumpu pada swadaya di tengah keterbatasan fasilitas.
Di antara warga yang hadir, Damang Adat yang baru terpilih menyampaikan kegelisahan yang selama ini nyaris tak terdengar. Lembaga adat yang seharusnya menjadi garda depan penyelesaian konflik sosial justru berjalan dengan fasilitas minim. Kantor adat memang sudah berdiri, bahkan lokasinya berdekatan dengan kantor lurah, tetapi aktivitasnya belum maksimal. Ketiadaan perangkat dasar seperti komputer dan printer membuat administrasi adat berjalan lambat, mengandalkan cara manual, dan sering kali bergantung pada inisiatif pribadi.
Kondisi ini memperlihatkan satu ironi: di saat peran adat tetap kuat dalam kehidupan masyarakat, dukungan terhadap kelembagaannya justru tertinggal. Padahal, di banyak wilayah, lembaga adat kerap menjadi penengah pertama sebelum persoalan masuk ke ranah formal.
Di sisi lain, cerita dari Ketua RT 01 menghadirkan wajah lain dari persoalan desa kerentanan terhadap risiko dan minimnya infrastruktur dasar. Empat rumah yang terbakar sepanjang 2024, tanpa penyebab yang jelas, menjadi alarm tentang pentingnya penerangan jalan umum. Gelapnya lingkungan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keamanan dan potensi bencana.
Aspirasi warga perempuan juga memberi warna tersendiri. Ibu Irum, yang akrab disapa Indu Lia, berbicara tentang kebutuhan yang lebih produktif: bibit ikan dan peralatan membuat kue. Usulan ini tidak sekadar soal bantuan ekonomi, tetapi mencerminkan upaya membangun kemandirian dari skala rumah tangga. Di tengah keterbatasan lapangan kerja, dapur dan kolam kecil bisa menjadi sumber penghasilan alternatif.
Sementara itu, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini muncul dari usulan pembangunan pagar dan WC untuk TK Dharma Wanita, serta kebutuhan tenaga pengajar. Isu ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bukan hanya soal gedung, tetapi juga keamanan dan kualitas pengajaran. Tanpa pagar yang memadai, keselamatan anak-anak menjadi taruhan. Tanpa guru yang cukup, proses belajar pun sulit optimal.
Menariknya, dalam reses tersebut, dukungan tidak berhenti pada tataran usulan. Sejumlah bantuan pribadi dari Faridawaty dijadwalkan terealisasi pada Mei 2026, mencakup laptop dan printer untuk kantor Damang Adat, perangkat tambahan untuk kantor kelurahan, serta oven, kompor, dan bibit ikan bagi kelompok ibu-ibu.
Faridawaty menegaskan bahwa aspirasi warga yang disampaikan bukan sekadar catatan, tetapi menjadi dasar untuk diperjuangkan dalam kebijakan. “Hal-hal yang disampaikan masyarakat ini memang terlihat sederhana, tapi justru itu yang paling dibutuhkan. Kita ingin lembaga adat bisa bekerja optimal, lingkungan lebih aman, dan masyarakat punya peluang ekonomi dari rumah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar di desa.
“Kalau fasilitas dasar seperti penerangan, pendidikan, dan sarana kerja belum terpenuhi, maka sulit bicara pembangunan yang lebih besar. Ini yang akan kita dorong bersama,” tambahnya.
Langkah bantuan awal yang ia berikan, menurutnya, adalah bentuk respon cepat agar kebutuhan mendesak bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari Tumbang Telaken, satu benang merah terlihat jelas pembangunan tidak selalu tentang proyek besar. Justru dari hal-hal sederhana seperti lampu jalan, alat kantor, hingga pagar sekolah, kualitas hidup masyarakat ditentukan. Aspirasi warga desa ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan masih menyisakan ruang yang harus diisi, terutama pada aspek yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.(red)
