PALANGKA RAYA-Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dinilai dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat berbagai isu dan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa fenomena panic buying menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang.
“Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga memilih mengisi bahan bakar meskipun sebenarnya masih cukup,”ucapnya, Senin (13/4/26) melalui aplikasi pesan singkat.
Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah di sejumlah wilayah sejatinya bertujuan baik, yakni untuk mengurai kemacetan di SPBU.
“Namun, di lapangan justru berpotensi memicu kepanikan jika tidak disertai penjelasan yang memadai kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, faktor gangguan distribusi juga turut menjadi penyebab, baik karena keterbatasan armada pengangkut, kondisi jalan, maupun jarak tempuh distribusi yang cukup jauh.
“Kondisi ini tentu berdampak luas, mulai dari waktu masyarakat yang terbuang untuk antre, terganggunya aktivitas ekonomi, kemacetan lalu lintas, hingga potensi risiko keamanan,”lanjutnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar segera memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait ketersediaan stok BBM, sehingga tidak menimbulkan kepanikan.
“Selain itu, juga mengusulkan agar suplai BBM ditingkatkan, operasional SPBU diperpanjang hingga 24 jam di beberapa titik, serta penambahan armada distribusi guna memperlancar pasokan,” tuturnya.
Situasi ini memang tidak nyaman, namun dapat diantisipasi jika ada penjelasan resmi dari pemerintah serta distribusi BBM berjalan lancar.
“DPRD berharap langkah-langkah tersebut dapat segera dilakukan agar kondisi kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.(Red)
