JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait tata ruang, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dukungan Kalimantan Tengah terhadap program ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan kondisi tata ruang Kalimantan Tengah yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Ia menyampaikan bahwa sekitar 81 persen wilayah provinsi berstatus kawasan hutan, sementara 19 persen lainnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, sedangkan 19 persen APL menjadi zona penyangga,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, keberadaan APL sebagai buffer zone memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan utama. Karena itu, diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk melalui fleksibilitas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat.
Gubernur juga menyoroti perlunya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan serta menjaga kebasahan lahan gambut pada musim kemarau, guna menekan potensi terjadinya karhutla.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, Gubernur menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah siap menjalankan peran sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyatakan dukungan terhadap usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Juni Gultom, serta Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Safiri.
