Palangka Raya — Kedatangan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, ke Kalimantan Tengah bukan sekadar kunjungan seremonial. Agenda yang dibawa langsung menyentuh isu panas: dugaan korupsi tambang di wilayah hutan Murung Raya.
Pesawat yang membawa rombongan Kementerian Pertahanan dijadwalkan mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Selasa pagi. Sejumlah pejabat daerah tampak sudah bersiap sejak awal di ruang VIP bandara. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, hingga perwakilan DPRD terlihat siaga menyambut, menandai pentingnya kunjungan ini.
Di saat yang sama, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga telah berada di Palangka Raya. Kehadiran mereka mempertegas bahwa agenda ini bukan kunjungan biasa, melainkan bagian dari rangkaian penanganan persoalan hukum dan penguasaan kembali kawasan hutan.
Sorotan utama tertuju pada PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya. Perusahaan ini tengah berada dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan, setelah Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka berinisial ST, yang disebut sebagai beneficial owner.
Kasus ini berakar dari temuan Satgas PKH pada akhir 2025 terkait penguasaan kawasan hutan yang dinilai bermasalah. Kini, langkah lanjutan dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan oleh pemerintah pusat.
Pelaksana tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, memastikan bahwa kunjungan Menhan berfokus pada peninjauan lokasi tambang. Agenda berlangsung singkat, namun padat dimulai sejak pagi dan berakhir sebelum siang.
Di balik kunjungan cepat tersebut, tersimpan pesan kuat: pemerintah pusat mulai menaruh perhatian serius terhadap praktik pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan dan potensi kerugian negara.
Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan kasus tidak berhenti di meja penyidikan, tetapi bergerak langsung ke lokasi yang menjadi sumber persoalan.(red)
