Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mencatat peningkatan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 dengan naik dari predikat B menjadi BB (Sangat Baik). Pada kesempatan yang sama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Dalam daftar pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP tahun ini, Kota Palangka Raya berada bersama enam daerah lain, yakni Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Subang.
Pada evaluasi tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh predikat B dengan nilai 64,85. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, predikat meningkat menjadi BB. Rentang nilai BB berada pada kisaran 70–80, meski nilai final resmi masih menunggu rilis dari kementerian.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan untuk memastikan keterpaduan antara sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja instansi pemerintah.
SAKIP digunakan sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian program serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Sementara itu, pembangunan Zona Integritas diarahkan pada pembentukan unit kerja dengan standar integritas dan pelayanan publik tertentu.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur.
Wali Kota Palangka Raya menyebut peningkatan predikat tersebut merupakan hasil kerja perangkat daerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Ia juga menyinggung rencana penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik ke depan.
Kementerian PANRB menyatakan penghargaan SAKIP dan Zona Integritas Award menjadi bagian dari evaluasi berkala terhadap instansi pemerintah dalam aspek akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik.
