LAMANDAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjelang Hari Raya Idulfitri dan Nyepi 2026 di kantor camat nanga bulik kabupaten Lamandau, Jumat, 13/3/26. Program ini dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok saat hari besar keagamaan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengatakan kebutuhan masyarakat biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti kita tahu kebutuhan masyarakat biasanya akan cenderung meningkat, sehingga berakibat terhadap naiknya harga sejumlah bahan pokok yang tentu akan membuat masyarakat kecil kesulitan,” kata Leonard saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dalam kegiatan tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah di 14 kabupaten dan kota di wilayah setempat, termasuk di Kabupaten Lamandau.
Untuk pelaksanaan di Lamandau, pemerintah menyediakan sebanyak 2.000 paket sembako. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram.
“Setiap paket bernilai Rp147.500. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan subsidi sebesar Rp137.500, sehingga masyarakat dapat menebusnya cukup dengan Rp10 ribu per paket,” ujarnya.
Selain pasar murah, pemerintah juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program tersebut bertujuan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga melalui deteksi dini penyakit.
“Pada kesempatan ini kita juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, karena kami ingin memastikan kesehatan masyarakat terjaga melalui deteksi dini sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali,” tambah Leonard S. Ampung yang juga Kepala Bapperida Kalteng ini .
Ia menegaskan, kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Lamandau.
Leonard juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini menghadapi penurunan anggaran. APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun dari Rp10,2 triliun pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, ia memastikan efisiensi anggaran tidak menghalangi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Namun efisiensi bukan halangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, terutama melalui Kartu Huma Betang Sejahtera,” jelasnya.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga kurang mampu dan masyarakat di wilayah pedalaman, dapat terpenuhi.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Mari bersama-sama kita dukung dan kawal pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(Red)
