Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026 di Aula Lewu Pancasila Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini diikuti 65 peserta dari perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Rakernis turut menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan, membuka kegiatan tersebut. Ia menyebut Rakernis menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Rakernis ini menjadi ruang sinkronisasi agar perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan desa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ujar Aryawan.
Menurutnya, penyelarasan program diperlukan agar pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ingin ada kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara terukur,” katanya.
Dalam Rakernis tersebut, Dinas PMD Kalteng juga menekankan pemanfaatan Sistem Data Sektoral (SIDARA) sebagai basis data desa di Kalimantan Tengah. Data tersebut digunakan sebagai pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
“Data desa harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Melalui SIDARA, kita memiliki dasar yang lebih akurat dalam menyusun program,” jelasnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan peran lembaga desa.
“Hasil Rakernis ini akan menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di tahun 2026,” pungkasnya.(Red)
