Palangka Raya – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan akurasi data.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (18/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Zaini menekankan tiga poin utama yang harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Poin pertama adalah optimalisasi anggaran. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanggulangan kemiskinan yang telah ter-tagging dalam aplikasi SIPD.
“Target realisasi penggunaan anggaran minimal harus mencapai 50 persen pada Semester I Tahun 2026. Hal ini krusial untuk memenuhi syarat pemberian dana insentif fiskal dari pemerintah pusat,” ujar Zaini.
Poin kedua, sesuai Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Pemko Palangka Raya mewajibkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama intervensi program.
DTSEN merupakan integrasi dari berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta Registrasi Sosial Ekonomi. Penggunaan data tunggal tersebut diharapkan mampu meminimalisir kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Intervensi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dengan akses terbatas, terutama kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan,” tambahnya.
Adapun poin ketiga adalah optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menyinergikan program lintas sektoral. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antar perangkat daerah, tetapi juga melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri potensial.
“Konsep yang kita usung adalah konvergensi program, sehingga setiap rumah tangga miskin dapat menerima intervensi secara menyeluruh, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan infrastruktur,” pungkas Zaini.
