PALANGKA RAYA – Reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Dartland Atjeh di Daerah Pemilihan Palangka 2, tepatnya di Kelurahan Jekan Raya, membuka ruang curhat warga yang selama ini terpendam dari persoalan bansos yang dinilai tidak adil hingga infrastruktur yang terbengkalai.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan yang cenderung serupa: program pemerintah dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Budi, warga Komplek Amaco RT 01, secara tegas mengkritik Program MBG yang menurutnya menyerap anggaran besar dari sektor kesehatan dan pendidikan, namun implementasinya justru jauh dari harapan. Ia menyoroti kualitas menu makanan di beberapa SPPG yang dianggap tidak layak.
“Anggarannya besar, tapi kualitas makanannya di lapangan masih jauh dari kata layak. Ini harus dievaluasi,” ucapnya.
Ia juga mengeluhkan kondisi Jalan Taurus VI dan VIII yang kerap terendam banjir hanya dalam waktu 30 menit setelah hujan turun.
“Baru hujan sebentar saja sudah tergenang. Artinya drainase tidak berfungsi,” tambahnya.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan H. Nurzaini, Ketua RT 05. Ia mengungkapkan pembangunan semenisasi jalan di Mendawai 6 dan 7 sepanjang kurang lebih 300 meter yang sudah lama diusulkan, baru terealisasi sekitar 40 meter.
“Sudah diusulkan berkali-kali, tapi yang dikerjakan hanya sedikit, itu pun sekarang terbengkalai tanpa kejelasan,” ungkapnya.
Ironisnya, proyek tersebut kini terhenti dan menyisakan gundukan yang justru menghambat aktivitas warga.
“Bukannya mempermudah, malah menyulitkan warga lewat,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Ibu Fitria, warga Jalan Keranggan XVI. Ia bersama warga lainnya telah bergotong royong mengajukan proposal perbaikan jalan.
“Kami sudah berinisiatif, bahkan gotong royong menyusun proposal, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” katanya.
Sementara itu, Taufik dari DPC Jekan Raya mengusulkan pembangunan drainase dari Jalan Yogya hingga Jalan Tampung Penyang. “Kalau drainase ini dibangun, persoalan genangan air bisa teratasi. Ini kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Di sektor keamanan, Ibu Titik Handayani, warga Jalan Merak RT 01/RW 23, mengusulkan pengadaan CCTV.
“Kami butuh CCTV untuk keamanan lingkungan, supaya warga merasa lebih aman,” ujarnya.
Persoalan sosial pun mencuat. Ibu Marni, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai marketing rumah dan tanah, mengaku belum pernah menerima bantuan sosial meski kondisi ekonominya tidak menentu.
“Saya punya dua anak, penghasilan tidak tetap, tapi tidak pernah dapat bantuan. Kriterianya seperti apa sebenarnya?” keluhnya.
Ia juga mengusulkan agar Program MBG diganti dalam bentuk uang tunai.
“Anak saya sering tidak makan karena menunya tidak cocok. Lebih baik diganti uang saja, lebih bermanfaat,” katanya.
Keluhan serupa datang dari Ketua RT 04 Kelurahan Palangka yang menyoroti carut-marut pendataan bansos.
“Yang layak justru tidak dapat, yang tidak layak malah terdata. Pendataan seperti ini harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia menambahkan pentingnya keterlibatan RT dalam proses pendataan. “Kami di RT yang tahu kondisi warga sebenarnya, jadi harus dilibatkan,” jelasnya.
Bachtiar dari RW 12 Panarung juga mengajukan proposal peningkatan jalan di Damang Batu sepanjang kurang lebih 350 meter. “Kami berharap usulan ini tidak lagi terabaikan seperti sebelumnya,” katanya.
Masalah lain disampaikan Bapak Asmuri, mantan RT 04/RW 05 di Mendawai 7 Komplek Pasar Kahayan. Ia mengusulkan perbaikan pengaringan sepanjang 800 meter. “Setiap hujan pasti banjir karena sampah menumpuk. Ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Yang tak kalah memprihatinkan, akses jembatan penghubung dari Jalan Mendawai menuju Jalan Sakan yang digunakan anak-anak sekolah menuju Madrasah Hidayatul Mujahirin hingga kini belum bisa difungsikan. “Dana swadaya sudah terkumpul sekitar Rp70 juta, tiang sudah berdiri, tapi tidak bisa dilanjutkan karena belum ada izin,” ungkap warga.
Warga mengaku sudah menunggu lebih dari satu tahun izin dari .“Kami hanya butuh kejelasan izin, supaya jembatan ini bisa dimanfaatkan anak-anak sekolah,” tambahnya.
Keluhan lain yang muncul juga menyentil praktik tidak sehat dalam penentuan penerima bansos.“Masih ada yang mengutamakan keluarga sendiri. Ini yang bikin warga tidak percaya,” ujar salah satu warga.
Reses ini memperlihatkan potret nyata persoalan di tingkat akar rumput bahwa selain pembangunan fisik, persoalan tata kelola program sosial dan transparansi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang mendesak untuk dibenahi.(Red)
