PALANGKA RAYA-Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang harus dijalankan di daerah.
“Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh program strategis nasional dapat berjalan dengan baik, seperti program makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa, hingga pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan,” ucapnya Rabu (8/4/2026).
Semua program strategis nasional wajib dilaksanakan oleh daerah, dan kepala daerah harus memastikan itu berjalan dengan baik.
“Terkait adanya surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyebut kebijakan tersebut tentu memiliki dasar yang jelas dan bertujuan untuk perbaikan,” tambahnya.
Dari hasil peninjauan, sejumlah SPPG diketahui belum memenuhi standar fasilitas, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Setiap hari kegiatan di SPPG menghasilkan limbah, terutama limbah cair. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu, harus ada instalasi pengolahan air limbah yang sesuai standar,”lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Palangka Raya telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendampingan terhadap SPPG yang masih ditutup sementara, khususnya dalam pemenuhan standar IPAL.
“Kita ingin SPPG ini bisa segera kembali beroperasi. Karena yang terdampak tentu para penerima manfaat. Maka kami mendorong agar pengelola segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan arahan terkait standar IPAL,”tuturnya.
Setiap kegiatan usaha wajib memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan skala dampak yang ditimbulkan. Untuk usaha dengan dampak kecil, cukup memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
“SPPL ini merupakan komitmen atau kesanggupan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan. Salah satunya dengan memastikan limbah dikelola dengan baik, termasuk melalui IPAL,” ungkapnya.
