Pangkalan Banteng – Di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta musim kemarau, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui langsung masyarakat Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat (9/10/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya diisi dengan penyaluran bantuan. Agustiar juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan dampak karhutla, ketersediaan air bersih, hingga persoalan pembangunan di desa.
“Pemerintah hadir untuk melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla, menyalurkan bantuan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah,” kata Agustiar.
Menurut Agustiar, penanganan dampak karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar selama kondisi kemarau.
Sejumlah dukungan telah disiapkan pemerintah, mulai dari rumah oksigen, layanan kesehatan di lapangan, hingga pembagian pangan, masker, makanan bergizi dan vitamin.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian. Pemprov Kalteng menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kondisi kemarau.
Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 1.000 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat. Setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir dan 1 liter minyak goreng.
Selain bantuan pangan, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan tunai melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 1.055 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Bantuan pangan dan tunai ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga terdampak karhutla, serta meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Namun, penyaluran bantuan juga tidak luput dari persoalan di lapangan. Karena itu, Agustiar meminta camat dan kepala desa aktif melaporkan kondisi warganya, termasuk apabila masih terdapat masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya.
“Camat dan kepala desa agar proaktif melaporkan kondisi masyarakat serta segera menindaklanjuti kendala penyaluran bantuan, termasuk jika terdapat warga yang berhak menerima tetapi belum mendapatkannya,” tegasnya.
Bagi pemerintah, laporan dari tingkat desa menjadi penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih rinci. Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan dalam menentukan langkah penanganan maupun prioritas pembangunan.
Kunjungan Agustiar ke Karang Mulya pun memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di tengah karhutla bukan hanya soal api. Ketika kemarau berlangsung, kebutuhan air, kesehatan, pangan, hingga kondisi ekonomi keluarga ikut menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani secara bersamaan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan penanganan dampak karhutla dan musim kemarau akan terus dilakukan, sembari menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan di daerah.
