SAMPIT — Pergantian Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sorotan Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM).
KPPM meminta kepala dinas yang baru tidak sekadar meneruskan rutinitas birokrasi, tetapi segera memetakan persoalan yang belum tuntas dan menentukan langkah penyelesaiannya.
Ketua Umum KPPM Kotim menilai posisi Kepala DKUKMPP memiliki cakupan kerja yang cukup luas karena menangani empat sektor sekaligus, yakni koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian.
“Kami meminta Kepala DKUKMPP Kotim untuk segera satset dalam bekerja. Jangan sampai energi kepemimpinan hanya terserap pada satu program atau satu urusan, sementara urusan lainnya tidak mendapatkan perhatian yang seimbang,” tegasnya.
Menurut KPPM, pergantian pejabat seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai program dan pekerjaan yang sedang berjalan. Persoalan yang belum selesai perlu diinventarisasi, sementara program yang belum memberikan hasil optimal perlu dievaluasi berdasarkan data dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Pada sektor perdagangan, KPPM menyoroti pentingnya perhatian terhadap pelayanan pedagang, tata kelola pasar, fasilitas perdagangan serta berbagai persoalan distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sementara di sektor UMKM, pemerintah dinilai perlu memastikan program pembinaan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk akses pemasaran, legalitas, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha.
Untuk sektor perindustrian, KPPM mendorong agar pengembangan industri kecil dan produk lokal tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing.
Adapun di sektor koperasi, pembenahan kelembagaan dan tata kelola serta pemetaan koperasi yang masih aktif maupun yang membutuhkan pembinaan dinilai penting untuk dilakukan.
KPPM menegaskan, sejumlah poin tersebut merupakan bidang yang perlu dievaluasi melalui data resmi. Pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa seluruh persoalan itu telah terbukti terjadi di lingkungan DKUKMPP Kotim.
Jangan Sekadar Ganti Pejabat
KPPM juga menilai keberhasilan kepala dinas tidak cukup dilihat dari banyaknya rapat, kegiatan ataupun serapan anggaran. Menurut mereka, ukuran yang lebih penting adalah perubahan pelayanan dan penyelesaian persoalan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai pergantian kepala dinas hanya menghasilkan pergantian pejabat tanpa perubahan kinerja. Kalau ada persoalan lama, inventarisasi. Kalau ada program yang tidak efektif, evaluasi. Kalau ada hambatan pelayanan, cari jalan keluarnya sesuai kewenangan,” ujarnya.
KPPM meminta DKUKMPP menyusun skala prioritas, target penyelesaian serta mekanisme evaluasi terhadap pekerjaan yang sedang berjalan.
Selain menyoroti kinerja birokrasi, KPPM juga mendorong agar pemuda diberikan ruang lebih besar dalam pengembangan ekonomi daerah.
Organisasi tersebut menginginkan adanya ruang kolaborasi antara DKUKMPP dengan organisasi kepemudaan, komunitas wirausaha muda, pelaku UMKM, koperasi dan kelompok industri lokal.
“Pemuda Kotim tidak ingin hanya menjadi penonton ketika kebijakan ekonomi daerah dirumuskan. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, sekaligus tetap menjalankan fungsi kritik dan pengawasan,” katanya.
KPPM menyatakan kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Organisasi tersebut juga membuka ruang dialog dengan DKUKMPP untuk membahas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, KPPM menegaskan fungsi pengawasan tetap akan dijalankan. Jika nantinya ditemukan persoalan yang didukung dokumen dan bukti yang memadai, pihaknya menyatakan dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi berwenang sesuai prosedur.
“Kami ingin DKUKMPP Kotim bekerja dengan ritme yang cepat, perencanaan yang matang dan hasil yang terukur. Empat urusan harus mendapatkan perhatian yang proporsional,” tegasnya.
KPPM berharap kepala DKUKMPP yang baru dapat menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai momentum mempercepat pembenahan pelayanan sekaligus memperkuat sektor ekonomi masyarakat di Kotawaringin Timur.
