PALANGKA RAYA – Musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai membawa persoalan lain selain menipisnya ketersediaan air bersih. Kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, meminta pemerintah tidak melihat persoalan kekeringan dan karhutla sebagai dua masalah yang terpisah. Menurutnya, keterbatasan air bersih di tengah cuaca kering harus ditangani bersamaan dengan penguatan pencegahan kebakaran.
Sigit menilai langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan air bersih menjadi salah satu upaya yang dibutuhkan warga. Namun, distribusi bantuan menurutnya perlu berbasis data agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Bantuan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang benar-benar terdampak,” ujar Sigit, Rabu (21/10/2026).
Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan kawasan yang mengalami krisis air. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan prioritas distribusi sekaligus melihat wilayah yang membutuhkan solusi jangka panjang.
Salah satunya melalui pembangunan sumur bor. Sarana tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi masyarakat di kawasan yang sumber airnya mulai sulit diperoleh akibat musim kemarau.
Menurut Sigit, pembangunan sumur bor juga tidak bisa dilakukan secara seragam. Kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah perlu menjadi pertimbangan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat digunakan secara berkelanjutan.
Di saat yang sama, ancaman karhutla dinilai semakin nyata ketika kondisi lahan dan vegetasi mengering. Karena itu, kesiapan menghadapi kebakaran perlu dilakukan sebelum muncul titik api.
Kesiapan personel, peralatan pemadam, hingga koordinasi lintas lembaga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Kecepatan respons menjadi penting karena kebakaran di lahan kering berpotensi berkembang lebih cepat dan sulit dikendalikan.
Sigit juga menekankan bahwa persoalan karhutla bukan hanya urusan pemerintah. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, perusahaan, hingga masyarakat memiliki peran dalam mencegah kebakaran sejak dari tingkat paling awal.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki komitmen serta kesiapan yang sama,” katanya.
Bagi Sigit, kondisi kemarau menjadi momentum untuk menguji seberapa siap seluruh pihak menghadapi dampak El Nino. Ketersediaan air bersih harus dijaga, sementara potensi karhutla harus ditekan sebelum berubah menjadi bencana yang lebih luas.(red)
