JAKARTA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan dinamika politik di Senayan. Namun, di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depan posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut, Partai Demokrat memilih belum mengambil langkah lebih jauh.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya masih menunggu kejelasan mengenai niatan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
AHY mengaku belum mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut Demokrat ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebelum menentukan sikap terhadap perkembangan politik tersebut.
Menurut AHY, komunikasi dengan sejumlah fraksi partai politik di DPR RI terus berjalan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pembahasan yang menghasilkan kesimpulan konkret mengenai langkah politik selanjutnya.
Demokrat, kata AHY, memilih menghormati proses yang sedang berlangsung dan memastikan setiap keputusan terkait jabatan Wakil Presiden tetap mengacu pada konstitusi serta prosedur ketatanegaraan.
Pernyataan AHY ini menjadi perhatian tersendiri setelah namanya turut dikaitkan dengan kemungkinan menjadi sosok pengganti Gibran apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.
Namun, AHY tidak memberikan sinyal mengenai kemungkinan tersebut. Ia justru menegaskan bahwa perkembangan situasi masih perlu dicermati dan belum ada keputusan yang bisa disimpulkan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran di tengah dinamika yang berkembang.
Sementara itu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan belum adanya keputusan final mengenai pengunduran diri tersebut, perkembangan politik di DPR dan komunikasi antarfaksi masih menjadi perhatian. Kepastian mengenai posisi Wakil Presiden kini menjadi hal yang ditunggu di tengah menguatnya berbagai spekulasi politik.
