JAKARTA – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya akhirnya disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menjadi perhatian publik setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Menurut Prasetyo, keinginan itu disampaikan Gibran di tengah dinamika persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, pertemuan tersebut tidak berakhir dengan penolakan dari Prabowo. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran, termasuk terkait langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapinya.
Salah satu hal yang disampaikan Gibran dalam pertemuan itu adalah permohonan agar diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Istana juga meluruskan informasi yang berkembang mengenai respons Presiden terhadap keinginan pengunduran diri tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar Prabowo menyampaikan penolakan atas niat yang disampaikan Gibran.
Di sisi lain, persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi bagian penting dari dinamika politik yang berkembang. Putusan lembaga peradilan terkait dokumen tersebut turut memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Situasi ini juga mendapat perhatian di DPR RI. Sejumlah anggota parlemen mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik yang berkaitan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum serta-merta berarti Gibran resmi melepaskan jabatannya. Hingga kini, perkembangan tersebut masih menunggu kejelasan mengenai langkah formal dan proses ketatanegaraan selanjutnya.
Di tengah berbagai perkembangan itu, perhatian publik kini tertuju pada dua hal: kelanjutan proses hukum terkait dokumen pendidikan Gibran dan kepastian sikap politik maupun konstitusional mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.
