JAKARTA – Panggung politik nasional kembali diguncang kabar mengejutkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan kabar pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi sejumlah media.
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat tersebut diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh.
Pernyataan singkat itu langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, kabar tersebut muncul ketika posisi politik Gibran tengah menjadi sorotan dan menghadapi tekanan dari berbagai arah.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu turut membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di saat bersamaan, dinamika politik di parlemen juga semakin berkembang. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Situasi tersebut membuat kabar pengunduran diri ini menjadi perkembangan politik yang tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Keputusan seorang wakil presiden untuk meninggalkan jabatannya tentu membawa konsekuensi besar bagi pemerintahan maupun proses ketatanegaraan.
Namun, publik masih perlu menunggu penjelasan resmi dari Gibran, Presiden Prabowo, maupun pihak Istana mengenai keputusan tersebut dan tindak lanjutnya.
Sebab, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden langsung dinyatakan kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Kini, perhatian publik tertuju pada satu hal: apakah kabar pengunduran diri Gibran akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, dan bagaimana langkah Presiden Prabowo menghadapi perkembangan politik tersebut?.(red)
