JAKARTA – Akses informasi pemerintahan hingga ke wilayah pedalaman menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, Edy memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu upaya yang dikembangkan adalah Kalteng Satu Data. Platform ini mengintegrasikan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan daerah dapat diakses masyarakat secara daring.
Menurut Edy, setiap OPD memiliki admin yang bertugas mengelola dan memperbarui data. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan.
Selain menyediakan akses informasi, Pemprov Kalteng juga mengembangkan kanal pengaduan Lapor Gub sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, masukan, maupun kritik terkait pembangunan daerah.
Melalui kanal tersebut, setiap laporan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai bidang permasalahannya.
Persoalan keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman juga menjadi bagian dari paparan Edy. Pemprov Kalteng telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk membantu memperluas konektivitas internet, khususnya di daerah yang masih mengalami blank spot.
Langkah ini dinilai penting karena keterbukaan informasi tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat masih kesulitan mengakses jaringan komunikasi dan internet.
“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalimantan Tengah. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya. Pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas akses internet bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang mengalami blank spot,” ungkap Edy.
Dalam kesempatan tersebut, Edy turut memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang mencakup berbagai sektor kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM hingga bantuan sosial.
Ia berharap keterbukaan informasi publik semakin berkembang sehingga masyarakat dapat mengetahui program pemerintah, memahami kebijakan yang dijalankan, sekaligus ikut mengawasi perkembangan pembangunan daerah.
Presentasi Uji Publik Monev KIP 2026 tersebut turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari.
Dalam sesi penilaian, Edy berhadapan dengan tim panelis yang terdiri dari Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Rini Purwandari; Executive Director of The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto; serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi, Desiana Samosir.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalteng menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Tantangannya kini adalah memastikan data yang tersedia benar-benar mudah diakses, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan pembangunan dapat dipantau oleh seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
