PALANGKA RAYA – Informasi pemerintah yang terlambat, sulit diakses, atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi kepercayaan publik. Karena itu, fungsi kehumasan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut tidak hanya aktif mempublikasikan kegiatan, tetapi juga mampu merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya melalui sosialisasi penguatan peran dan sinergi hubungan masyarakat (Humas) perangkat daerah yang digelar di Cafe Ceko, Rabu (11/11/2026).
Mengusung tema Membangun Sinergi Kehumasan Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Publikasi Informasi Publik yang Transparan, Informatif, dan Responsif, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Dody Irawan, menilai humas perangkat daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, berbagai program, kebijakan, kegiatan, hingga pelayanan publik dapat diketahui secara lebih luas.
Namun, menurutnya, publikasi pemerintah tidak cukup hanya ramai dengan dokumentasi kegiatan. Informasi yang disampaikan harus akurat, aktual, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dody menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pegangan pengelola kehumasan, yakni transparan, informatif, dan responsif.
Transparansi berkaitan dengan keterbukaan akses terhadap informasi yang benar. Sementara prinsip informatif menuntut agar materi publikasi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Adapun responsivitas menjadi hal yang tidak kalah penting. Humas OPD diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu lokal, menanggapi keluhan masyarakat, sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi dan hoaks.
Untuk mencapai hal tersebut, Dody mendorong seluruh perangkat daerah membangun koordinasi berkelanjutan dengan Diskominfo, termasuk mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi seperti situs resmi pemerintah, media sosial, dan media komunikasi lainnya.
Pemanfaatan teknologi digital juga perlu ditingkatkan agar informasi pemerintahan semakin kreatif, mudah ditemukan, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kreativitas dalam publikasi tetap harus berjalan seiring dengan kebenaran informasi, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital.
Melalui sosialisasi ini, Diskominfo berharap kapasitas pengelola humas di setiap perangkat daerah semakin meningkat, mulai dari penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga penyampaian informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi publik pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya berita kegiatan yang dipublikasikan, tetapi juga dari seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi dan seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan mereka.
