PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Palangka Raya mendapat perhatian dari DPRD setempat. Program tersebut dinilai masih memerlukan pembenahan, khususnya dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar sejalan dengan tujuan utama pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya manusia di setiap dapur SPPG belum berjalan maksimal dan koordinasi antar tenaga yang terlibat masih perlu ditingkatkan.
“Tenaga kerja yang ada seharusnya bisa diberdayakan lebih baik, supaya hasilnya juga maksimal untuk anak-anak,” ujarnya, Kamis (26/2/26).
Khemal menjelaskan, dalam struktur SPPG terdapat sejumlah tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas menu serta pengelolaan anggaran program.
Ia menekankan, ahli gizi harus dilibatkan secara aktif dalam menentukan standar menu yang disajikan kepada siswa, sehingga makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa menu dalam program MBG tidak hanya sekadar mengenyangkan, tetapi harus memperhatikan komposisi nutrisi sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Menurutnya, menu yang terlalu sering didominasi makanan olahan seperti nugget atau roti berbahan tepung putih perlu dihindari karena kurang baik bagi kesehatan anak jika diberikan secara terus-menerus.
Ia juga menyoroti metode pengolahan makanan yang perlu diperhatikan, termasuk menghindari penggunaan minyak goreng berulang atau sajian yang terlalu banyak digoreng.
Khemal menyebutkan, setiap porsi makanan dalam program tersebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp10 ribu. Dengan adanya pembagian tugas tenaga kerja di dapur SPPG, ia berharap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak dapat sebanding dengan anggaran yang tersedia.
