PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mendorong penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, khususnya terkait pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Hal tersebut disampaikan Teras berdasarkan hasil kompilasi temuan Sub Wilayah Timur I DPD RI yang mencakup provinsi di Kalimantan, serta Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Itu merupakan hasil Sidang Paripurna yang digelar pada Jumat (13/3/2026). Aspirasi yang saya terima terkait berbagai persoalan dan harapan dari perangkat desa hingga pengelola koperasi telah dirangkum dalam laporan dan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian terkait,” ujar Teras dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk pembentukan koperasi yang dinilai berpotensi membebani perangkat desa, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program.
Selain itu, pengelolaan koperasi juga dinilai tidak mudah, terutama dalam menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan tata kelola yang baik.
Teras menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat tidak hanya pada aspek pembentukan koperasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan operasionalnya.
“Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berfokus pada pembentukan koperasi, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara profesional,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan membuka ruang diskusi lintas pemangku kepentingan, termasuk pegiat koperasi, asosiasi perangkat desa, akademisi, dan kalangan ekonom.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperdalam kajian terhadap program tersebut serta merumuskan solusi yang komprehensif.
Teras menambahkan, selain isu koperasi, terdapat sejumlah temuan lain dalam masa reses yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya berharap seluruh temuan yang ada dapat dikawal bersama untuk mendapatkan solusi yang tepat,” pungkasnya.(red)
