Palangka Raya — Penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotawaringin Timur 2024 masih bergerak di tahap penyidikan. Meski belum ada tersangka, arah pengusutan mulai menunjukkan titik terang.
Sejumlah pejabat telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, penyidik juga tengah menelaah dokumen serta barang bukti hasil penggeledahan guna mengurai alur penggunaan dana hibah tersebut.
Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, menegaskan bahwa pihaknya masih fokus memperkuat konstruksi perkara sebelum mengambil langkah lebih jauh.
“Ya, kami masih tetap mengumpulkan, melengkapi alat bukti ya, untuk perkara KPU Kotim,” ujarnya, Selasa (7/4/26).
Menurutnya, proses ini menjadi kunci sebelum penyidik dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
“Mudah-mudahan proses pengumpulan alat buktinya berjalan lancar, sehingga dalam waktu dekat nanti penyidik sudah dapat menyimpulkan apakah telah terpenuhi minimal dua alat bukti,” katanya.
Ia menambahkan, pihak yang berpotensi menjadi tersangka adalah mereka yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
“Ya tentu mereka yang terkait dengan pengelolaan,” ucapnya.
Namun, saat ditanya apakah potensi tersangka berasal dari internal KPU, Hendri belum memberikan jawaban pasti dan meminta publik menunggu hasil penyidikan.
“Belum tahu, sekali lagi kasih waktu kami untuk menemukan alat bukti. Pada saatnya siapapun nanti yang terlibat tentu kita minta bertanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, penghitungan kerugian negara juga masih berjalan. Kejati Kalteng saat ini berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan angka kerugian secara akurat.
“Masih dalam progres ya, kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP,” pungkasnya.
Dengan proses yang terus berjalan, penyidikan kasus ini kini berada pada fase krusial menunggu kelengkapan alat bukti yang akan menjadi dasar penetapan tersangka dalam waktu mendatang.(red)
