Palangka Raya — Lonjakan kasus kriminalitas di Kota Palangka Raya mulai memicu kekhawatiran. Aksi pecah kaca mobil hingga perampokan minimarket dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan sekadar kejadian sporadis, melainkan cerminan celah dalam sistem keamanan kota.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hj. Siti Nafsiah, melihat fenomena ini sebagai sinyal perlunya pembenahan menyeluruh, bukan hanya respons sesaat setelah kejadian.
“Maraknya kasus pecah kaca mobil dan perampokan minimarket ini merupakan indikator bahwa sistem keamanan kota masih perlu diperkuat secara komprehensif,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pendekatan penanganan kriminalitas selama ini masih cenderung reaktif. Penegakan hukum memang penting, namun tidak cukup untuk memutus rantai kejahatan jika tidak diiringi langkah pencegahan yang terstruktur.
“Penanganan tidak bisa hanya bersifat penindakan. Harus ada upaya preventif, penataan kawasan, dan intervensi sosial-ekonomi agar akar masalahnya juga terselesaikan,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari solusi. Pemasangan CCTV terintegrasi di titik rawan, seperti area parkir, pusat perbelanjaan, dan kawasan perkantoran, dinilai dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
Selain itu, aspek dasar seperti penerangan jalan dan tata kelola parkir juga disebut masih menyisakan celah yang kerap dimanfaatkan pelaku kriminal.
Di sisi lain, Siti Nafsiah menekankan bahwa keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat. Keterlibatan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) dinilai menjadi elemen penting dalam membangun rasa aman bersama.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif warga dalam menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Satpol PP agar pengawasan di lapangan lebih efektif. Patroli terpadu dan respons cepat terhadap laporan warga dinilai menjadi kunci dalam meredam potensi kejahatan.
Dengan pola kejahatan yang terus berkembang, DPRD menilai diperlukan evaluasi berkala dan integrasi sistem keamanan yang lebih modern. Tujuannya jelas: mengembalikan rasa aman di ruang publik Palangka Raya yang belakangan mulai tergerus.(red)
