Palangka Raya — Proyek pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Murung Raya dengan Kecamatan Kapuas Hulu kembali disorot. DPRD Kalimantan Tengah menilai kelanjutan proyek tersebut mendesak, mengingat fungsinya sebagai jalur vital bagi mobilitas masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menyebut ruas jalan itu bukan sekadar infrastruktur biasa. Jalur tersebut menjadi akses utama masyarakat dari wilayah pedalaman menuju Palangka Raya, sehingga keberadaannya sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial.
“Jalan ini cukup sering digunakan masyarakat untuk menuju Kota Palangka Raya. Kami berharap ke depan bisa kembali dilanjutkan pembangunannya,” ujarnya.
Menurutnya, proyek yang telah berjalan tidak boleh dibiarkan terhenti tanpa kepastian. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kondisi tersebut juga berisiko membuat aset negara yang sudah dibangun menjadi terbengkalai.
“Karena ini juga merupakan aset yang sudah dibangun, tentu harapannya bisa terus diperhatikan dan jangan sampai terbengkalai,” tegasnya.
Sirajul memahami bahwa saat ini pemerintah tengah menghadapi tekanan efisiensi anggaran. Namun, ia berharap hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan total proyek konektivitas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita memahami kondisi saat ini, tetapi mudah-mudahan mulai tahun ini atau tahun depan sudah bisa mulai dipertimbangkan kembali penganggarannya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai prioritas, mengingat perannya dalam membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas antar daerah di Kalimantan Tengah.
Tanpa keberlanjutan proyek, konektivitas yang sudah mulai terbangun dikhawatirkan terputus. DPRD pun mendorong agar pemerintah pusat melalui BPJN segera mengambil langkah konkret, setidaknya dengan skema pembangunan bertahap hingga proyek tersebut benar-benar tuntas.
“Harapannya tentu bisa ditindaklanjuti secara bertahap dan menjadi prioritas ke depan hingga selesai,” pungkasnya.(red)
