PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menyoroti kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bergejolak, serta semakin menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus mencari langkah strategis, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya Rabu (8/4/2026).
Selain itu, di tengah keterbatasan keuangan daerah, kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran menjadi hal yang tidak terhindarkan. Karena itu, Pemprov perlu melakukan penajaman skala prioritas terhadap program dan kegiatan dalam APBD.
“Terkait hal tersebut, diharapkan kepada Pemprov dalam hal ini Tim Anggaran agar pengurangan dan efisiensi anggaran dilakukan terhadap belanja operasi, khususnya belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, ATK, serta belanja rumah tangga,”tambahnya.
Namun demikian, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut sebaiknya tidak diberlakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang menjadi pemungut PAD dan garda terdepan dalam optimalisasi pendapatan daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya unit SAMSAT.
“Sebab dengan realitas semakin rendahnya dana transfer termasuk bagi hasil, mau tidak mau Pemprov harus mengoptimalkan PAD. Untuk itu, operasional Bapenda dan SAMSAT hendaknya dihindari adanya pengurangan atau efisiensi,”ungkapnya.(Red)
