Gunung Mas – Persoalan infrastruktur dasar kembali mencuat dalam reses Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Dartland Atjeh, di Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Minggu (12/4/2026). Warga menyuarakan keluhan yang nyaris seragam: jalan rusak, penerangan minim, hingga banjir saat hujan dan krisis air bersih saat kemarau.
Isu paling menonjol dalam pertemuan itu adalah belum tersentuhnya pembangunan jalan desa meski telah disepakati di tingkat desa dan kecamatan. Realisasi yang tertahan di tingkat kabupaten akibat efisiensi anggaran memicu kekecewaan warga.
“Kalau hujan, jalan pasti becek dan tergenang. Tapi saat kemarau, kami justru kesulitan air bersih. Ini masalah yang terus berulang,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga aktif menagih tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang beroperasi di sekitar wilayah mereka. Warga menilai, kontribusi perusahaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dasar.
Selain jalan desa, usulan lain yang mengemuka adalah pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sepanjang kurang lebih 7 kilometer di jalur utama desa. Bapak Manik, salah satu warga, menilai minimnya penerangan sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
“Kami berharap ada perhatian untuk lampu jalan, karena ini menyangkut keselamatan warga juga,” katanya.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan bantuan bibit ternak guna mendukung perekonomian desa. Sementara di sektor fasilitas umum, kebutuhan peningkatan jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) sepanjang 700 meter turut disuarakan karena kerap sulit dilalui saat musim hujan.
Di bidang keagamaan, masyarakat mengajukan sejumlah kebutuhan, mulai dari rehabilitasi Mushola Nurul Huda yang dinilai sudah tidak mampu menampung jamaah saat Ramadan, hingga pembangunan Masjid Miftahul Jannah berukuran 15 x 10 meter yang selama ini masih mengandalkan swadaya masyarakat.
Ketua RT 07 Jalan Raya Fajar Harapan menegaskan, pembangunan tempat ibadah tersebut sangat mendesak. “Selama ini kami gotong royong, tapi tentu ada keterbatasan. Kami berharap ada dukungan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, kebutuhan sederhana seperti pengadaan pengeras suara (TOA) masjid hingga pembangunan drainase sepanjang 500 meter di wilayah Sumber Raya juga masuk dalam daftar aspirasi.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Faridawaty menyatakan akan memperjuangkannya sesuai kewenangan yang ada, termasuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Persoalan di desa ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal prioritas dan sinergi. Aspirasi ini akan kami kawal, termasuk mendorong keterlibatan perusahaan melalui CSR,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan agar tidak terus tertinggal. “Jangan sampai masyarakat di desa terus menghadapi persoalan dasar yang sama setiap tahun,” pungkasnya.(Red)
