PALANGKA RAYA-Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi mendukung kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diatur melalui surat edaran (SE) wali kota.
“Pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar merupakan langkah tepat untuk menjaga pemerataan distribusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pembatasan pembelian harian dengan jumlah tertentu bisa menjadi solusi untuk mengurangi antrean di SPBU,”ucapnya Rabu (6/5/2026) melalui aplikasi pesan singkat.
Meski demikian, menilai antrean panjang yang terjadi saat ini tidak semata disebabkan oleh keterbatasan stok. Lemahnya pengawasan di lapangan serta perilaku panic buying masyarakat juga menjadi faktor pemicu.
“Karena itu, meminta aparat pengawas seperti Satpol PP dan instansi terkait, bersama Pertamina, untuk memperketat pengawasan di setiap SPBU,” tambahnya.
Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah praktik pelangsir maupun pengisian berulang.
Selain itu, juga mendorong optimalisasi penggunaan sistem barcode atau aplikasi MyPertamina agar distribusi BBM lebih transparan dan terkontrol.
“Persoalan BBM perlu evaluasi menyeluruh. Tidak cukup hanya melalui surat edaran, tetapi juga harus dibarengi dengan pembenahan sistem distribusi serta jaminan ketersediaan pasokan,” lanjutnya.
“
Masalah ini harus ditangani secara komprehensif, termasuk memastikan distribusi berjalan baik dan stok tersedia. Di sisi lain, menyoroti potensi dampak terhadap inflasi daerah. Kelangkaan BBM dinilai dapat memicu kenaikan biaya logistik yang berimbas pada harga kebutuhan pokok.
“Untuk itu, meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi antar instansi sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat guna meredam kepanikan,” tutupnya.(Red)
