PALANGKA RAYA – Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan RI, Laksmi Wijayanti sebagai ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola hutan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di daerah.
“Pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat hingga kelompok perhutanan sosial,”ucapnya dalam kegiatan dialog penguatan KPH di Kalimantan Tengah, Jumat (22/5/2026).
Selain itu perlu memperjelas bahwa pengelolaan dan tata kelola hutan harus bersifat inklusif dan partisipatif. Ada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di tingkat tapak ada KPH yang menjadi penghubung seluruh kegiatan pemanfaatan hutan.
“Keberadaan KPH sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas pemanfaatan hutan di lapangan, baik yang dilakukan pemegang izin, masyarakat, maupun pelaku perhutanan sosial,” tambahnya.
Maka KPH menjadi andalan untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di tapak. Karena itu, kegiatan ini bertujuan memastikan peningkatan kapasitas KPH melalui pengembangan bioekonomi hutan.
“Pengembangan bioekonomi hutan juga menjadi bagian dari upaya jangka pendek dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah mengalami kebakaran berulang,” lanjutnya.
KPH menjadi jembatan untuk merangkul semua pihak agar tata kelola hutan di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar dan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan yang memiliki beragam potensi, mulai dari hasil hutan, jasa lingkungan hingga pemanfaatan kawasan melalui kegiatan produktif seperti agroforestry.
“Kita melihat langsung kegiatan agroforestry di kawasan yang sebelumnya pernah terbakar dan kini dipulihkan dengan berbagai komoditas. Hasilnya mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,”urainya.
Selain itu optimistis sumber daya hutan di Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, selama tata kelola dan distribusi manfaatnya terus diperbaiki.
“Kami yakin Kalimantan Tengah dengan sumber daya hutannya bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Tinggal bagaimana tata kelolanya terus diperbaiki agar manfaat hasil hutannya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,”ungkapnya.(red)
