PALANGKA RAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyoroti polemik pengurusan proposal hewan qurban yang belakangan menyeret nama Komisi III DPRD Kalimantan Tengah dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalteng.
Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menilai polemik tersebut memunculkan kegaduhan yang tidak sejalan dengan semangat Hari Raya Iduladha yang identik dengan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial.
Dalam keterangannya, Afan menyebut ibadah qurban tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga menjadi simbol kepedulian terhadap masyarakat, khususnya kalangan yang membutuhkan. Menurutnya, polemik terkait proposal bantuan hewan qurban seharusnya tidak berkembang menjadi perdebatan terbuka di ruang publik.
Ia juga menyinggung penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah daerah maupun dana aspirasi legislatif yang dinilai bersumber dari kepentingan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan tidak memunculkan persepsi kepentingan politik.
“Sangat memuakkan melihat pejabat publik meributkan permohonan proposal hewan qurban. Ingat, anggaran yang dikelola Kesra maupun dana aspirasi itu adalah uang rakyat,” ujar Afan dalam pernyataan tertulisnya.
PW SEMMI Kalteng turut menyarankan agar pelaksanaan qurban dilakukan secara mandiri apabila memang diniatkan sebagai bentuk ibadah pribadi maupun kolektif. Menurut Afan, keterlibatan birokrasi dalam polemik tersebut justru memunculkan penilaian negatif di tengah masyarakat.
Ia bahkan menyebut pihaknya siap ikut berpartisipasi apabila penggalangan dana dilakukan secara terbuka untuk pelaksanaan qurban.
Di akhir pernyataannya, PW SEMMI Kalteng meminta agar APBD tetap difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Tengah.
